Kerjabos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang kerja sama mereka dalam pemanfaatan data kependudukan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setiabudi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. Ini merupakan perpanjangan keempat sejak kedua institusi ini mulai bersinergi pada tahun 2013.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh Setiabudi menyampaikan apresiasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pertama yang memanfaatkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.
“Kami memberikan penghargaan tinggi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang bukan hanya menjadi pionir dalam penggunaan data kami sejak 2013, tetapi juga sebagai salah satu lembaga dengan akses yang sangat besar,” ujar Teguh.
Teguh juga mengungkapkan bahwa dalam sepuluh hari terakhir, rata-rata akses harian mencapai 240 ribu. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada lembaga pengguna, terutama BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Anggoro Eko Cahyo menambahkan bahwa kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan semakin dirasakan oleh para pekerja melalui berbagai kanal, mulai dari kantor cabang fisik, layanan berbasis web (Lapak Asik), hingga aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Semua ini memanfaatkan akses data dari Dukcapil.
“JMO, misalnya, kini memanfaatkan layanan Face Recognition Dukcapil dengan jumlah akses di tahun 2024 mencapai 2,1 juta. Kolaborasi ini sangat positif karena bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi para pekerja,” ungkap Anggoro.
Dalam PKS terbaru ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan kolaborasi melalui pemanfaatan data Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kami berharap sinergi ini terus berkembang, terutama dengan penggunaan layanan IKD yang mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran di era digital,” terang Anggoro.
Selain meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Ketenagakerjaan juga fokus pada perluasan kepesertaan, khususnya untuk pekerja di sektor informal yang memiliki potensi besar.
“Kami berharap dengan adanya kemudahan layanan ini, kita dapat meningkatkan penetrasi kepesertaan di sektor informal. Dukungan dari Dukcapil sangat penting untuk mencapai tujuan ini, sehingga semua pekerja dapat terlindungi dan sejahtera,” jelas Anggoro.
Christian Natanael Sianturi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT, mengungkapkan harapannya bahwa kerja sama ini akan mengoptimalkan digitalisasi.
“Kami berharap digitalisasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan melalui aplikasi JMO, menjadikan penggunaan fitur lebih optimal, dan menghindari kendala. Ini adalah langkah maju yang penting, mengingat semua lembaga, baik negara maupun swasta, kini mengadopsi digitalisasi,” ujar Christian.
